KPAI Minta Pembatalan Jalur Zonasi PPDB Jakarta 2020

Jakarta, Nusamedia.id Komnas Perlindungan Anak, menemukan sedikitnya tiga pelanggaran PPDB Jakarta 2020 jalur zonasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan pelanggaran tersebut dapat berpotensi pidana. Oleh karenanya, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mendesak pembatalan penerimaan peserta didik baru ( PPDB) DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 khususnya untuk jalur zonasi.

Hal tersebut dikatakan oleh Danang Sasongko Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak di Jakarta, seperti dikutip Antara News, Jumat (3/7/2020).

“Jadi yang kita minta batalkan PPDB zonasi, untuk jalur lainnya tidak ada masalah,” kata Danang Sasongko.

Selanjudnya Danang juga mengatakan, bahwa Pemprov DKI telah melanggar Undang-Undang dalam pelaksanaan PPDB 2020.

“Kami sudah siapkan untuk class action. Ada tiga yang dilanggar terkait kuota zonasi, dari 50 ke 40,” katanya.

Menurutnya, alasan mengurangi kuota zonasi untuk jalur afirmasi tidak tepat, karena anak-anak dari keluarga tidak mampu juga belum bisa masuk sekolah negeri. “Kalau mau menambah afirmasi bukan dari zonasi tapi dari penambahan ekstra yang harus ada,” kata Danang. Selain itu, Komnas Anak juga menemukan bahwa PPDB DKI 2020 melanggar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

Selanjudnya Danang menyampaikan, bahwa Pelanggaran yang ketiga adalah peraturan yang dibuat oleh Disdik DKI Jakarta terkait petunjuk teknis (juknis) yang dilanggar oleh pemerintah sendiri dalam hal pelaksanaannya.

“Bagaimana juknis yang dibuat oleh Disdik dilanggar, jadi bukan juknis yang salah, tapi pelaksanaan di lapangan yang salah,” kata Danang.

Selain jalur zonasi yang bermasalah, terdapat empat jalur lainnya, yakni afirmasi, inklusi dan prestasi akademis maupun non-akademis, dianggap tidak ada persoalan. Artinya tidak perlu dibatalkan. Tapi untuk jalur prestasi yang menerapkan akreditasi juga dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi para calon siswa.

“Kalau prestasi sebenarnya tidak adil kalau diukur dengan akreditasi, juara kelas nilainya paling bagus belum tentu masuk sekolah negeri karena akreditasi sekolahnya kurang bagus,” kata Danang. Menurutnya, akreditasi di pengaruhi oleh kelengkapan sarana prasarana yang sekolah.

Saat ini, Komnas Anak telah berkirim surat kepada Kementerian Sekretaris Negara untuk meminta audiensi dengan Presiden guna meminta tanggapan dalam penyelesaian kisruh PPDB DKI Jakarta tahun 2020.